hukum dagang- cessie, subrogaso, novasi dan kewajiban pembukuan pada badan usaha

CESSIE

 

  1. 1.     Pengertian:

Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Berikut ini pengertian cessie menurut beberapa versi:

 

–   Cessie menurut KUHPerdata

KUHPerdata tidak mengenal istilah cessie, tetapi dalam Pasal 613 ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat [1] adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya.

 

–   Cessie menurut Black’s Law Dictionary (9th edition)

Cessie dalam definisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan.

 

–   Cessie menurut Prof. Subekti

Cessie adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakancessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, aktacessie tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (betekend). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang (sumber:Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam buku Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Rachmad Setiawan dan J. Satrio).

Secara singkat, cessie merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya A berpiutang kepada B, tetapi A menyerahkan piutangnya itu kepada C, maka C-lah yang berhak atas piutang yang ada pada B.

 

 

  1. 2.     Syarat Cessie

Cessie dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan. Syarat utama keabsahan cessie adalah pemberitahuan cessie tersebut kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terhutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan.

Pengaturan mengenai cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

  1. 3.     Praktek pelaksanaan Cessie

Dalam praktik transaksi bisnis di Indonesia saat ini, akta cessie biasa dibuat dalam bentuk “Assignment Deed“. Hal pokok yang diatur dalam Assignment Deed adalah sebagai berikut:

  1. Para pihak, yaitu pihak yang memiliki piutang (Transferor) dan pihak yang akan menerima pengalihan piutang (transferee);
  2. Pernyataan pengalihan piutang oleh Transferor kepada Transferee dan pernyataan penerimaan pengalihan piutang tersebut oleh Transferee dari Transferor;
  3. Syarat adanya pemberitahuan dari Transferor kepada pihak yang berhutang dan penegasan si berhutang ini bahwa ia menerima pengalihan hutangnya (atau piutang si Transferor) kepada Transferee.

Akta cessie biasanya dibuat dalam hubungan dengan perjanjian hutang piutang biasa dalam konteks perdagangan (pembelian dan penjualan barang dagangan secara cicilan), perjanjian pinjaman (kredit), dan anjak piutang (factoring).

 

Cessie dalam konteks jaminan hutang

Dalam konteks perjanjian hutang piutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan hutang. Dalam konteks ini, isi akta cessie yang bersangkutan sedikit berbeda dengan isi akta cessie biasa. Akta cessie yang bersifat khusus ini dibuat dengan pengaturan adanya syarat batal. Artinya, akta cessie akan berakhir dengan lunasnya hutang/pinjaman si berhutang. Sementara akta cessie biasa dibuat untuk tujuan pengalihan secara jual putus (outright) tanpa adanya syarat batal.

Akta cessie yang bersifat khusus tersebut dilaksanakan dalam praktik sebagai respon dari tidak adanya bentuk hukum pemberian jaminan tertentu yang memungkinan si pemberi jaminan untuk tetap menggunakan barang jaminan yang diberikan sebagai jaminan. Sebagai contoh, apabila stok barang dagangan diberikan oleh si berhutang kepada krediturnya sebagai jaminan, maka tentu si berhutang tidak dapat menggunakan stok barang tersebut. Sementara stok barang tersebut sangat penting bagi si berhutang untuk kelangsungan usahanya, tanpanya tentu usahanya tidak dapat berjalan.

Untuk itu, diciptakanlah skema pengalihan hak si berhutang atas barang dagangan tersebut kepada kreditur. Sementara itu stok barang tersebut tetap berada pada si berhutang. Perlu dicatat bahwa yang dialihkan hanyalah “hak atas barang dagangan”, sementara penguasaan (hak untuk menggunakan stok barang tersebut) tetap ada pada si berhutang. Untuk menjamin bahwa nilai stok barang yang dijaminkan senantiasa dalam jumlah yang sama, dalam akta cessie disebutkan bahwa yang dijaminkan adalah hak atas stok barang yang “dari waktu ke waktu” merupakan milik si berhutang.

Untuk tujuan pengawasan oleh kreditur, si berhutang wajib senantiasa menunjukkan daftar stok barang miliknya agar kreditur dapat memastikan bahwa jumlah minimal yang dijaminkan selalu sama guna meng-cover jumlah ‘hak atas stok barang’ tersebut yang dijaminkan kepada kreditur.

 

Tidak ada hak keutamaan

Perlu diingat, akta cessie khusus ini bukanlah bentuk jaminan yang diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kreditur yang memegang jaminan yang diperoleh berdasarkan akta cessie khusus ini tidak memiliki hak untuk diutamakan (privilege) dari kreditur lain dalam hal si berhutang jatuh pailit. Dalam hal ini, haknya atas stok barang yang dicontohkan di atas akan terbagi bersama-sama kreditur lainnya dari si berhutang yang pailit tersebut. Dengan demikian, jaminan ini cukup beresiko tinggi dari sudut hukum.

 

Akta Cessie v.s. Akta Jaminan Fidusia

Sebagai catatan, akta cessie khusus untuk tujuan pemberian jaminan tersebut tidak lagi digunakan sejak diberlakukannya Undang-undang tentang jaminan fidusia. Dengan undang-undang ini, pemberian hak atas kebendaan (dalam hal ini benda bergerak, baik bertubuh maupun tak bertubuh) menjadi dimungkinkan. Dan resikonyapun lebih rendah dari sudut hukum karena kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak keutamaan (privilege) atas barang yang dijaminkan tersebut terhadap kreditur lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBROGASI (Pembayaran Hutang oleh Pihak ke tiga)

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 BW.

  1. 1.                 Pengertian:

Penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur.

  1. 2.                 Tujuan subrogasi

Untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur. Yang paling nyata adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 BW). Peralihan kedudukan itu meliputi segala hak dan tuntutan termasuk hak previlegi.

Ada dua cara terjadinya subrogasi, yaitu karena

(1) perjanjian (subrogasi kontraktual) dan

(2) undang-undang.

 

Subrogasi Kontraktual

Subrogasi kontraktual dapat dilakukan dengan cara:

1.    kreditur menerima pembayaran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dari pihak ketiga, dan serta merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya terhadap orang ketiga tersebut terhadap debitur;

2.    pihak ketiga membantu debitur. Debitur “meminjamkan” uang dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar utang kepada kreditur sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula terhadap diri debitur.

Supaya subrogasi kontraktual dianggap sah, harus diikuti tata cara sebagai berikut:
1.    pinjaman uang harus ditetapkan dengan akta autentik;

2.   dalam akta harus dijelaskan besarnya jumlah pinjaman, dan diperuntukkan melunasi utang debitur;

3.  tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang pembayaran utang yang diserahkan kepada kreditur adalah uang yang berasal dari pihak ketiga.

Subrogasi oleh Undang- undang

Subrogasi karena undang-undang ini terjadi disebabkan adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga untuk kepentingannya sendiri dan seorang kreditur melunasi utang kepada kreditur lain yang sifat utangnya mendahului.

Contoh: A berkedudukan sebagai kreditur kepada B, dan B ini masih mempunyai kreditur yang lain bernama C.

Akibat adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 KUH Perdata). Peralihan hak itu, meliputi segala hak dan tuntutan. Misalnya, A telah membeli rumah pada pengembang dengan menggunakan fasilitas KPR BTN, dengan angsuran setup bulannya Rp300.000,00. Namun, dalam perkembangannya A tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut. Kemudian A mengalihkan pembayaran rumah itu kepada C. Dengan demikan, akhirnya yang membayar rumah tersebut selanjutnya adalah C kepada BTN.

Subrogasi adalah pembayaran pihak ketiga kepada kreditor baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitor yang meminjam uang kepada pihak ketiga. Jadi, disini debitor yang mempunyai utang kepada kreditor meminjam uang kepada pihak ketiga untuk membayar uangnya kepada kreditor. Subrogasi ini adalah upaya mencegah terjadinya unjust enrichment ( memperkaya diri sendiri secara tidak adil). Jangan sampai, kreditor menerima 2 kali pembayaran, yaitu dari pihak ketiga dan debitor atau sebaliknya jangan sampai setelah debitor membayar utangnya kepada kreditor, ia merasa dirinya telah bebas dari utang padahal ia masih mempunyai utang terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak ketiga harus mengajukan subrogasi untuk menggantikan kedudukan kreditor lama sebagai kreditor baru terhadap debitor.

Dalam sistem hukum common law (Inggris dan negara persemakmurannya), Subrogasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

  1. 1.     Simple Subrogation.

Dalam simple subrogation, pembayara pihak ketiga terhadap utang debitor, tidak serta merta menghapuskan hubungan utang- piutang antara debitor dan kreditor. Walaupun kreditor sudah menerima pembayaran dari pihak ketiga, ia masih punya hak untuk meminta lagi ke debitor ( Unjust Enrichment Kreditor). Maka dari itu, pihak ketiga harus meminta supaya dilakukannya subrogasi sehingga pihak ketiga bisa bertindak dengan MENGGUNAKAN NAMA KREDITOR meminta pembayaran kepada Debitor.

  1. 2.     Reviving Subrogation.

Dalam Reviving Subrogation, pembayaran pihak ketiga kepada Kreditor mengakibatkan putusnya hubungan utang- piutang antara debitor dan kreditor. Karena dianggap sudah membayar utangnya, debitor tidak wajib membayar utangnya lagi kepada pihak ketiga ( Unjust Enrichment Debitor). Oleh karena itu, hukum memberikan pihak ketiga hak subrogasi. Dalam hal ini, pihak ketiga meminta pembayaran utang kepada debitor dengan MENGGUNAKAN NAMANYA SENDIRI karena hubungan antara debitor dengan kreditor lama telah hapus.

 

SUBROGASI DALAM KUHD (BENTUK KHUSUS)

 

Subrogasi yang diatur dalam pasal 284 KUHD merupakan bentuk khusus dari subrogasi yang diatur dalam KUHPdt. Subrogasi yang diatur dalam KUHPdt adalah mengenai perjanjian pada umumnya, ketentuan-ketentuan mana tidak berlaku bagi pertanggungan sebagai bentuk perjanjian khusus.

 

Kekhususan subrogasi menurut asaI KUHD adalah sebagai berikut :

 

No.

Subrogasi dalam KUHD

Subrogasi dalam KUHPerdata

1. Dalam hukum pertanggungan, hak subrogasi itu ada pada Penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian pertanggungan Hak subrogasi itu ada pada pihak ke tiga
2. Hubungan hukum dalam Subrogasi pada perjanjian pertanggungan ditentukan oleh Undang-Undang. Karenanya hak-hak yang berpindah kepada penanggung termasuk juga hak-hak yang timbul karena- perbuatan melawan hukum Hak yang berpindah semata-mata hak yang timbul karena perjanjian

 

3. Tujuan Subrogasi pada perjanjian pertanggungan adalah untuk mencegah timbulnya ganti kerugian ganda kepada tertanggung dan mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya

 

 

 

Untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur. Yang paling nyata adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 BW). Peralihan kedudukan itu meliputi segala hak dan tuntutan termasuk hak previlegi

 

 

Perbedaan antara Cessie dan Subrogasi

 

Perbedaan

Subrogasi

Cessie

Definisi Penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur Cara pengalihan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.
Sumber Hukum Buku III KUHPerdata Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403 Buku II KUHPerdata Pasal 613 sampai dengan Pasal 624
Unsur-unsur 1.   Harus ada lebih dari 1 kreditur dan 1 orang debitur yang sama.

2.   Adanya pembayaran oleh kreditur baru kepada kreditur lama.

1.      Harus menggunakan akta otentik maupun akta di bawah tangan.

2.      Terjadi pelimpahan hak-hak atas barang-barang tersebut kepada orang lain.

 

 

 

NOVASI ( Pembaruan Utang)

  1. Pengertian:

Novasi adalah pembaruan utang yang disertai hapusnya perikatan yang lama. Kreditor atau debitor baru tidak menggantikann kreditor atau debitor yang lama karena perikatannya telah hapus kemudian diperbarui dengan perjanjian baru. Contoh: perjanjian jual- beli diperbarui menjadi perjanjian pinjam- meminjam.

Novasi ada 2 macam:

  1. Novasi Subjektif ( Adanya kesepakatan untuk perbaruan utang).

Kreditor lama dalam perikatan yang lama diganti oleh pihak ketiga sebagai kreditor dalam perikatan yang baru ( Novasi Subjektif Aktif). Debitor yang lama dalam perikatan yang lama diganti oleh pihak ketiga sebagai debitor dalam perikatan yang baru ( Novasi Subjektif Pasif).

2. Novasi Objektif ( Pembaruan kesepakatan).

Contoh: perjanjian kredit diganti dengan perjanjian restrukturisasi utang.
Dalam novasi, perikatan lama hapus dan pada perikatan yang baru tidak dapat diperjanjikan lagi hak- hak istimewa yang melekat pada perjanjian lama.

 

PERBEDAAN ANTARA CESSIE, SUBROGASI, DAN NOVASI

1. Cessie selalu terjadi melalui perjanjian, sedangkan subrogasi terjadi karena undang- undang maupun perjanjian.

2. Cessie selalu diperlukan akta, sedangkan subrogasi tidak mutlak, kecuali subrogasi yang lahir dari perjanjian.

3. Dalam cessie, peranan kreditor mutlak diperlukan sedangkan subrogasi yang terjadi karena undang- undang hal ini tidak diperlukan.

4. Subrogasi terjadi karena pembayaran, cessie terjadi bisa karena jual beli maupun utang piutang.

5. Cessie hanya berlaku kepada debitor setelah adanya pembertahuan, sedangkan dalam subrogasi tidak mutlak ada pemberitahuan.

6. Dalam cessie, utang piutang yang lama tidak hapus. Sedangkan dalam Novasi, utang – piutang yang lama hapus kemudian dihidupkan kembali. Pada Subrogasi, perikatan yang lama hapus karena pembayaran kemudian perikataan itu hidup lagi, kreditor baru menggantikan posisi kreditor lama.

7. Novasi adalah akibat perundingan segitiga. Pada subrogasi, debitor bersifat selamanya pasif. Dalam subrogasi, utang piutang yang lama hapus untuk kemudian diterbitkan kembali bagi kepentingan kreditor baru. Subrogasi terjadi sebagai akibat pembayaran. Sedangkan cessie dapat didasarkan atas berbagai peristiwa perdata misalnya jual beli maupun utang piutang. Dalam novasi, utang piutang yang lama hapus dan diganti dengan utang piutang yang baru.

Perbedaan lainnya novasi merupakan hasil perundingan segitiga sedangkan dalam subrogasi pihak ketiga membayar kepada kreditor, debitor adalah pihak yang pasif dan dalam cessie, debitor selamanya pasif – hanya diberitahukan tentang adanya penggantian kreditor.

 

 

Kewajiban Pembukuan oleh Badan Usaha

Setiap perusahaan yang beroperasi atau berkedudukan di wilayah hukum Indonesia wajibmelaksanakan pembukuan sesuai dengan prinsip san undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kewajiban melaksanakan pembukuan bagi perusahaan diatus dalam undang-undang berikut ini :

  1. Pasal 6 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Ayat 1                          : Barangsiapa menyelenggarakan perusahaan, wajib tentang kekayaan dan semuahal yang berhubungan denga perusahaannya, menurut syarat syarat perusahaannyamengadakan pencatatan sedemikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan yang daidakandapat diketahui hak-hak dan kewajibannya.

Ayat 2            : Ia wajib saban tahun, dalam enam bulan pertama dari tiap tahun, menurut syarat-syarat perusahaannya, membuat neraca dan ditandatangani sendiri.

Ayat3             : Ia wajib menyimpan buku-buku dan surat-surat bukti, dimana ia mengadakan pencatatan seperti termaktub dalam ayat pertama, juga neraca untuk selama tiga puluh tahun,surat-surat dan surat-surat kawat yang selama sepuluh tahun.

 

  1. Pasal 28, UU No. 6 tahun 1983

Ayat 1                         : Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diIndonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keteranganyang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna perhitungan jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

Ayat 4                        : Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secarateratur tentang keadaan kas dan bank daftar piutang dan daftar persediaan barang, dan padasetiap tahun pajak berakhir wajib pajak harus menutup pembukuaannya dengan membuatneraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.

 

Ayat 6                        : Pembukuan atau pencatatan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lainyang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpanselama sepuluh tahun.

  1. Pasal 33 UU No. 7 tahun 1983

Ayat 1             : Wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan di Indonesia, sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak.

Ayat 2            : Pada setiap tahun pajak terakhir, wajib pajak menutup pembukuannya denganmembuat neraca dan perhitungan rugi-laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas(konsisten) dengan tahun sebelumnya.

  1. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1983

Ayat 1             : Setiap pengusaha kena pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam pembukuan perusahaan.

Ayat 2                        : Pada catatan dalam pembukuan itu harus dicantumkan secara terpisah dan jelas, jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang pajak, yang tidak terutang pajak, yang dikenakan tarif 0%, dan yang dikenakan pajak penjualan barang mewah.

 

 

 

Dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1)  Setiap pengusaha wajib menyelenggarkan pembukuan menurut syarat-syarat tertentu. Kata wajib mengandung sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan.

2) Pembukuan dilakukan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban perusahaan, serta untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang.

3) Pembukuan sekurang-kurangnya mencakup catatan kas/bank, utang-piutang dan persediaan barang yang dilakukan secara konsisten4)Setiap akhir tahun pajak, pengusaha harus membuat laporan neraca dan perhitunganrugi/laba.

5) Dokumen catatan disimpan dalam waktu tertentuUntuk mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak orang pribadi yangmelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajibmenyelenggarakan pembukuan.

 

Pembukuan didefinisikan sebagai : Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barangatau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

 

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yangm enurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak diwajibkan melakukan pembukuan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut diwajibkan melakukan pencatatan. Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut.

 

Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor,  jumlah harga jual atau nilai ekspor,  jumlah harga jual dari barangyang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,  jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia,  yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembukuan :

 

• Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

  • • Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakanhuruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesiaatau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
  • • Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelselkas.
  • • Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuandari Direktur Jenderal Pajak.
  • • Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
  • • Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapatdiselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Prinsip Taat Azas

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan :

a. Stelsel pengakuan penghasilan (akrual);

b. Tahun buku;

c. Metode penilaian persediaan;

d. Metode penyusutan dan amortisasi

e. Stelsel Pengakuan Penghasilan dan Biaya.

 

Stelsel Akrual

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yangdipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain.

 

Stelsel Kas

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periodetertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasamisalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama.

Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya. Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur  penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harusdiperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.

2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutandan amortisasi.

3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten). Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Prinsip Taat Azas

Pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.

Prinsip Taat azas dalam pembukuan misalnya dalam penerapan :

1) Penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual),

2) Tahun Buku

3) Metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi,

4) Metode penilaian persediaan dan sebagainya.

Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. Contoh : Wajib Pajak dalam tahun 2002 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straightline method. Dalam tahun 2003 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining balance method.

Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2003 dengan menyebutkan alasan-alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut. Selain itu  perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak, oleh karena itu perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender) kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) enam bulan pertama atau lebih.

Contoh :

a. Pembukuan 1 Juli 2002 sampai dengan 30 Juni 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2002.

b. Pembukuan 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2003.

Rekonsiliasi/ Penyesuaian Fiskal.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan yangmenjadi obyek PPh (tidak final) dengan pengurangan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan pajak (Deductable Expenses) dan Rugi tahun-tahun sebelumnya yang masih dapatdikompensasikan. Rekonsiliasi fiscal dilakukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Hal inikarena adanya perbedaan kententuan dalam Standart Akuntansi Keuangan dan keputusan Manajemen (dasar pembukuan komersial) dengan ketentuan perpajakan.

Perbedaan tersebut antara lain :

1)     Perbedaan dalam Metode Penyusutan. Secara umum, ketentuan pajak hanya mengakuiadanya dua metode penyusutan, metode garis lurus dan metode saldo menurun.

2)     Adanya perbedaan dalam menentukan masa manfaat/ umur ekonomis Aktiva tetap. Dalam ketentuan pajak pengelompokan aktiva tetap telah ditetapkan secara “seragam” berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Tidak menutup kemungkinan kelompok aktivatetap tersebut tidak sama dengan masa manfaat yang sebenarnya/berdasarkan keputusan manajemen.

3)     Perbedaan dalam Metode penghitungan persediaan. Dalam ketentuan pajak hanya diijinkan untuk menghitung persediaan dengan metode rata-rata dan metode FIFO.

4)     Adanya beban/ biaya- biaya yang berdasarkan keputusan manajemen dan standart akuntansi keuangan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan, namun secara fiscal tidak dapat diperhitungkan atau hanya dapat diperhitungkan dengan syarat-syarat tertentu.

5)     Adanya penghasilan yang telah dikenakan PPh tersendiri (PPh Final) dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh  penghasilan tersebut. Dalam akuntansi penghasilan dan biaya tersebut merupakan komponen penghasilan dan biaya yang tidak terpisah dalam laporankeuangan tersendiri.

6)     Adanya Penghasilan yang bukan merupakan Obyek PPh.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s