Faktor Efektifitas Penegakan hukum di Indonesia

1

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979).

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979):

1. Undang-undang tidak berlaku surut.

2. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,

3. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu.

6. Undang-undang tidak dapat diganggu guat.

7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golngan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.

4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.

2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.

3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.

4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.

5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.

6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.

7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan ihak lain.

10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitingan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983):

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.

2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.

3. Yang kurang-ditambah.

4. Yang macet-dilancarkan.

5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa

baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasanagn nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut ( Purbacaraka & Soerjono soekantu):

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

hukum dagang- cessie, subrogaso, novasi dan kewajiban pembukuan pada badan usaha

0

CESSIE

 

  1. 1.     Pengertian:

Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Berikut ini pengertian cessie menurut beberapa versi:

 

–   Cessie menurut KUHPerdata

KUHPerdata tidak mengenal istilah cessie, tetapi dalam Pasal 613 ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat [1] adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya.

 

–   Cessie menurut Black’s Law Dictionary (9th edition)

Cessie dalam definisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan.

 

–   Cessie menurut Prof. Subekti

Cessie adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakancessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, aktacessie tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (betekend). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang (sumber:Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam buku Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Rachmad Setiawan dan J. Satrio).

Secara singkat, cessie merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya A berpiutang kepada B, tetapi A menyerahkan piutangnya itu kepada C, maka C-lah yang berhak atas piutang yang ada pada B.

 

 

  1. 2.     Syarat Cessie

Cessie dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan. Syarat utama keabsahan cessie adalah pemberitahuan cessie tersebut kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terhutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan.

Pengaturan mengenai cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

  1. 3.     Praktek pelaksanaan Cessie

Dalam praktik transaksi bisnis di Indonesia saat ini, akta cessie biasa dibuat dalam bentuk “Assignment Deed“. Hal pokok yang diatur dalam Assignment Deed adalah sebagai berikut:

  1. Para pihak, yaitu pihak yang memiliki piutang (Transferor) dan pihak yang akan menerima pengalihan piutang (transferee);
  2. Pernyataan pengalihan piutang oleh Transferor kepada Transferee dan pernyataan penerimaan pengalihan piutang tersebut oleh Transferee dari Transferor;
  3. Syarat adanya pemberitahuan dari Transferor kepada pihak yang berhutang dan penegasan si berhutang ini bahwa ia menerima pengalihan hutangnya (atau piutang si Transferor) kepada Transferee.

Akta cessie biasanya dibuat dalam hubungan dengan perjanjian hutang piutang biasa dalam konteks perdagangan (pembelian dan penjualan barang dagangan secara cicilan), perjanjian pinjaman (kredit), dan anjak piutang (factoring).

 

Cessie dalam konteks jaminan hutang

Dalam konteks perjanjian hutang piutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan hutang. Dalam konteks ini, isi akta cessie yang bersangkutan sedikit berbeda dengan isi akta cessie biasa. Akta cessie yang bersifat khusus ini dibuat dengan pengaturan adanya syarat batal. Artinya, akta cessie akan berakhir dengan lunasnya hutang/pinjaman si berhutang. Sementara akta cessie biasa dibuat untuk tujuan pengalihan secara jual putus (outright) tanpa adanya syarat batal.

Akta cessie yang bersifat khusus tersebut dilaksanakan dalam praktik sebagai respon dari tidak adanya bentuk hukum pemberian jaminan tertentu yang memungkinan si pemberi jaminan untuk tetap menggunakan barang jaminan yang diberikan sebagai jaminan. Sebagai contoh, apabila stok barang dagangan diberikan oleh si berhutang kepada krediturnya sebagai jaminan, maka tentu si berhutang tidak dapat menggunakan stok barang tersebut. Sementara stok barang tersebut sangat penting bagi si berhutang untuk kelangsungan usahanya, tanpanya tentu usahanya tidak dapat berjalan.

Untuk itu, diciptakanlah skema pengalihan hak si berhutang atas barang dagangan tersebut kepada kreditur. Sementara itu stok barang tersebut tetap berada pada si berhutang. Perlu dicatat bahwa yang dialihkan hanyalah “hak atas barang dagangan”, sementara penguasaan (hak untuk menggunakan stok barang tersebut) tetap ada pada si berhutang. Untuk menjamin bahwa nilai stok barang yang dijaminkan senantiasa dalam jumlah yang sama, dalam akta cessie disebutkan bahwa yang dijaminkan adalah hak atas stok barang yang “dari waktu ke waktu” merupakan milik si berhutang.

Untuk tujuan pengawasan oleh kreditur, si berhutang wajib senantiasa menunjukkan daftar stok barang miliknya agar kreditur dapat memastikan bahwa jumlah minimal yang dijaminkan selalu sama guna meng-cover jumlah ‘hak atas stok barang’ tersebut yang dijaminkan kepada kreditur.

 

Tidak ada hak keutamaan

Perlu diingat, akta cessie khusus ini bukanlah bentuk jaminan yang diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kreditur yang memegang jaminan yang diperoleh berdasarkan akta cessie khusus ini tidak memiliki hak untuk diutamakan (privilege) dari kreditur lain dalam hal si berhutang jatuh pailit. Dalam hal ini, haknya atas stok barang yang dicontohkan di atas akan terbagi bersama-sama kreditur lainnya dari si berhutang yang pailit tersebut. Dengan demikian, jaminan ini cukup beresiko tinggi dari sudut hukum.

 

Akta Cessie v.s. Akta Jaminan Fidusia

Sebagai catatan, akta cessie khusus untuk tujuan pemberian jaminan tersebut tidak lagi digunakan sejak diberlakukannya Undang-undang tentang jaminan fidusia. Dengan undang-undang ini, pemberian hak atas kebendaan (dalam hal ini benda bergerak, baik bertubuh maupun tak bertubuh) menjadi dimungkinkan. Dan resikonyapun lebih rendah dari sudut hukum karena kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak keutamaan (privilege) atas barang yang dijaminkan tersebut terhadap kreditur lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBROGASI (Pembayaran Hutang oleh Pihak ke tiga)

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 BW.

  1. 1.                 Pengertian:

Penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur.

  1. 2.                 Tujuan subrogasi

Untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur. Yang paling nyata adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 BW). Peralihan kedudukan itu meliputi segala hak dan tuntutan termasuk hak previlegi.

Ada dua cara terjadinya subrogasi, yaitu karena

(1) perjanjian (subrogasi kontraktual) dan

(2) undang-undang.

 

Subrogasi Kontraktual

Subrogasi kontraktual dapat dilakukan dengan cara:

1.    kreditur menerima pembayaran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dari pihak ketiga, dan serta merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya terhadap orang ketiga tersebut terhadap debitur;

2.    pihak ketiga membantu debitur. Debitur “meminjamkan” uang dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar utang kepada kreditur sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula terhadap diri debitur.

Supaya subrogasi kontraktual dianggap sah, harus diikuti tata cara sebagai berikut:
1.    pinjaman uang harus ditetapkan dengan akta autentik;

2.   dalam akta harus dijelaskan besarnya jumlah pinjaman, dan diperuntukkan melunasi utang debitur;

3.  tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang pembayaran utang yang diserahkan kepada kreditur adalah uang yang berasal dari pihak ketiga.

Subrogasi oleh Undang- undang

Subrogasi karena undang-undang ini terjadi disebabkan adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga untuk kepentingannya sendiri dan seorang kreditur melunasi utang kepada kreditur lain yang sifat utangnya mendahului.

Contoh: A berkedudukan sebagai kreditur kepada B, dan B ini masih mempunyai kreditur yang lain bernama C.

Akibat adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 KUH Perdata). Peralihan hak itu, meliputi segala hak dan tuntutan. Misalnya, A telah membeli rumah pada pengembang dengan menggunakan fasilitas KPR BTN, dengan angsuran setup bulannya Rp300.000,00. Namun, dalam perkembangannya A tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut. Kemudian A mengalihkan pembayaran rumah itu kepada C. Dengan demikan, akhirnya yang membayar rumah tersebut selanjutnya adalah C kepada BTN.

Subrogasi adalah pembayaran pihak ketiga kepada kreditor baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitor yang meminjam uang kepada pihak ketiga. Jadi, disini debitor yang mempunyai utang kepada kreditor meminjam uang kepada pihak ketiga untuk membayar uangnya kepada kreditor. Subrogasi ini adalah upaya mencegah terjadinya unjust enrichment ( memperkaya diri sendiri secara tidak adil). Jangan sampai, kreditor menerima 2 kali pembayaran, yaitu dari pihak ketiga dan debitor atau sebaliknya jangan sampai setelah debitor membayar utangnya kepada kreditor, ia merasa dirinya telah bebas dari utang padahal ia masih mempunyai utang terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak ketiga harus mengajukan subrogasi untuk menggantikan kedudukan kreditor lama sebagai kreditor baru terhadap debitor.

Dalam sistem hukum common law (Inggris dan negara persemakmurannya), Subrogasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

  1. 1.     Simple Subrogation.

Dalam simple subrogation, pembayara pihak ketiga terhadap utang debitor, tidak serta merta menghapuskan hubungan utang- piutang antara debitor dan kreditor. Walaupun kreditor sudah menerima pembayaran dari pihak ketiga, ia masih punya hak untuk meminta lagi ke debitor ( Unjust Enrichment Kreditor). Maka dari itu, pihak ketiga harus meminta supaya dilakukannya subrogasi sehingga pihak ketiga bisa bertindak dengan MENGGUNAKAN NAMA KREDITOR meminta pembayaran kepada Debitor.

  1. 2.     Reviving Subrogation.

Dalam Reviving Subrogation, pembayaran pihak ketiga kepada Kreditor mengakibatkan putusnya hubungan utang- piutang antara debitor dan kreditor. Karena dianggap sudah membayar utangnya, debitor tidak wajib membayar utangnya lagi kepada pihak ketiga ( Unjust Enrichment Debitor). Oleh karena itu, hukum memberikan pihak ketiga hak subrogasi. Dalam hal ini, pihak ketiga meminta pembayaran utang kepada debitor dengan MENGGUNAKAN NAMANYA SENDIRI karena hubungan antara debitor dengan kreditor lama telah hapus.

 

SUBROGASI DALAM KUHD (BENTUK KHUSUS)

 

Subrogasi yang diatur dalam pasal 284 KUHD merupakan bentuk khusus dari subrogasi yang diatur dalam KUHPdt. Subrogasi yang diatur dalam KUHPdt adalah mengenai perjanjian pada umumnya, ketentuan-ketentuan mana tidak berlaku bagi pertanggungan sebagai bentuk perjanjian khusus.

 

Kekhususan subrogasi menurut asaI KUHD adalah sebagai berikut :

 

No.

Subrogasi dalam KUHD

Subrogasi dalam KUHPerdata

1. Dalam hukum pertanggungan, hak subrogasi itu ada pada Penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian pertanggungan Hak subrogasi itu ada pada pihak ke tiga
2. Hubungan hukum dalam Subrogasi pada perjanjian pertanggungan ditentukan oleh Undang-Undang. Karenanya hak-hak yang berpindah kepada penanggung termasuk juga hak-hak yang timbul karena- perbuatan melawan hukum Hak yang berpindah semata-mata hak yang timbul karena perjanjian

 

3. Tujuan Subrogasi pada perjanjian pertanggungan adalah untuk mencegah timbulnya ganti kerugian ganda kepada tertanggung dan mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya

 

 

 

Untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur. Yang paling nyata adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 BW). Peralihan kedudukan itu meliputi segala hak dan tuntutan termasuk hak previlegi

 

 

Perbedaan antara Cessie dan Subrogasi

 

Perbedaan

Subrogasi

Cessie

Definisi Penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur Cara pengalihan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.
Sumber Hukum Buku III KUHPerdata Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403 Buku II KUHPerdata Pasal 613 sampai dengan Pasal 624
Unsur-unsur 1.   Harus ada lebih dari 1 kreditur dan 1 orang debitur yang sama.

2.   Adanya pembayaran oleh kreditur baru kepada kreditur lama.

1.      Harus menggunakan akta otentik maupun akta di bawah tangan.

2.      Terjadi pelimpahan hak-hak atas barang-barang tersebut kepada orang lain.

 

 

 

NOVASI ( Pembaruan Utang)

  1. Pengertian:

Novasi adalah pembaruan utang yang disertai hapusnya perikatan yang lama. Kreditor atau debitor baru tidak menggantikann kreditor atau debitor yang lama karena perikatannya telah hapus kemudian diperbarui dengan perjanjian baru. Contoh: perjanjian jual- beli diperbarui menjadi perjanjian pinjam- meminjam.

Novasi ada 2 macam:

  1. Novasi Subjektif ( Adanya kesepakatan untuk perbaruan utang).

Kreditor lama dalam perikatan yang lama diganti oleh pihak ketiga sebagai kreditor dalam perikatan yang baru ( Novasi Subjektif Aktif). Debitor yang lama dalam perikatan yang lama diganti oleh pihak ketiga sebagai debitor dalam perikatan yang baru ( Novasi Subjektif Pasif).

2. Novasi Objektif ( Pembaruan kesepakatan).

Contoh: perjanjian kredit diganti dengan perjanjian restrukturisasi utang.
Dalam novasi, perikatan lama hapus dan pada perikatan yang baru tidak dapat diperjanjikan lagi hak- hak istimewa yang melekat pada perjanjian lama.

 

PERBEDAAN ANTARA CESSIE, SUBROGASI, DAN NOVASI

1. Cessie selalu terjadi melalui perjanjian, sedangkan subrogasi terjadi karena undang- undang maupun perjanjian.

2. Cessie selalu diperlukan akta, sedangkan subrogasi tidak mutlak, kecuali subrogasi yang lahir dari perjanjian.

3. Dalam cessie, peranan kreditor mutlak diperlukan sedangkan subrogasi yang terjadi karena undang- undang hal ini tidak diperlukan.

4. Subrogasi terjadi karena pembayaran, cessie terjadi bisa karena jual beli maupun utang piutang.

5. Cessie hanya berlaku kepada debitor setelah adanya pembertahuan, sedangkan dalam subrogasi tidak mutlak ada pemberitahuan.

6. Dalam cessie, utang piutang yang lama tidak hapus. Sedangkan dalam Novasi, utang – piutang yang lama hapus kemudian dihidupkan kembali. Pada Subrogasi, perikatan yang lama hapus karena pembayaran kemudian perikataan itu hidup lagi, kreditor baru menggantikan posisi kreditor lama.

7. Novasi adalah akibat perundingan segitiga. Pada subrogasi, debitor bersifat selamanya pasif. Dalam subrogasi, utang piutang yang lama hapus untuk kemudian diterbitkan kembali bagi kepentingan kreditor baru. Subrogasi terjadi sebagai akibat pembayaran. Sedangkan cessie dapat didasarkan atas berbagai peristiwa perdata misalnya jual beli maupun utang piutang. Dalam novasi, utang piutang yang lama hapus dan diganti dengan utang piutang yang baru.

Perbedaan lainnya novasi merupakan hasil perundingan segitiga sedangkan dalam subrogasi pihak ketiga membayar kepada kreditor, debitor adalah pihak yang pasif dan dalam cessie, debitor selamanya pasif – hanya diberitahukan tentang adanya penggantian kreditor.

 

 

Kewajiban Pembukuan oleh Badan Usaha

Setiap perusahaan yang beroperasi atau berkedudukan di wilayah hukum Indonesia wajibmelaksanakan pembukuan sesuai dengan prinsip san undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kewajiban melaksanakan pembukuan bagi perusahaan diatus dalam undang-undang berikut ini :

  1. Pasal 6 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Ayat 1                          : Barangsiapa menyelenggarakan perusahaan, wajib tentang kekayaan dan semuahal yang berhubungan denga perusahaannya, menurut syarat syarat perusahaannyamengadakan pencatatan sedemikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan yang daidakandapat diketahui hak-hak dan kewajibannya.

Ayat 2            : Ia wajib saban tahun, dalam enam bulan pertama dari tiap tahun, menurut syarat-syarat perusahaannya, membuat neraca dan ditandatangani sendiri.

Ayat3             : Ia wajib menyimpan buku-buku dan surat-surat bukti, dimana ia mengadakan pencatatan seperti termaktub dalam ayat pertama, juga neraca untuk selama tiga puluh tahun,surat-surat dan surat-surat kawat yang selama sepuluh tahun.

 

  1. Pasal 28, UU No. 6 tahun 1983

Ayat 1                         : Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diIndonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keteranganyang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna perhitungan jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

Ayat 4                        : Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secarateratur tentang keadaan kas dan bank daftar piutang dan daftar persediaan barang, dan padasetiap tahun pajak berakhir wajib pajak harus menutup pembukuaannya dengan membuatneraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.

 

Ayat 6                        : Pembukuan atau pencatatan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lainyang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpanselama sepuluh tahun.

  1. Pasal 33 UU No. 7 tahun 1983

Ayat 1             : Wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan di Indonesia, sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak.

Ayat 2            : Pada setiap tahun pajak terakhir, wajib pajak menutup pembukuannya denganmembuat neraca dan perhitungan rugi-laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas(konsisten) dengan tahun sebelumnya.

  1. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1983

Ayat 1             : Setiap pengusaha kena pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam pembukuan perusahaan.

Ayat 2                        : Pada catatan dalam pembukuan itu harus dicantumkan secara terpisah dan jelas, jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang pajak, yang tidak terutang pajak, yang dikenakan tarif 0%, dan yang dikenakan pajak penjualan barang mewah.

 

 

 

Dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1)  Setiap pengusaha wajib menyelenggarkan pembukuan menurut syarat-syarat tertentu. Kata wajib mengandung sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan.

2) Pembukuan dilakukan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban perusahaan, serta untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang.

3) Pembukuan sekurang-kurangnya mencakup catatan kas/bank, utang-piutang dan persediaan barang yang dilakukan secara konsisten4)Setiap akhir tahun pajak, pengusaha harus membuat laporan neraca dan perhitunganrugi/laba.

5) Dokumen catatan disimpan dalam waktu tertentuUntuk mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak orang pribadi yangmelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajibmenyelenggarakan pembukuan.

 

Pembukuan didefinisikan sebagai : Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barangatau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

 

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yangm enurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak diwajibkan melakukan pembukuan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut diwajibkan melakukan pencatatan. Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut.

 

Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor,  jumlah harga jual atau nilai ekspor,  jumlah harga jual dari barangyang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,  jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia,  yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembukuan :

 

• Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

  • • Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakanhuruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesiaatau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
  • • Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelselkas.
  • • Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuandari Direktur Jenderal Pajak.
  • • Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
  • • Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapatdiselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Prinsip Taat Azas

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan :

a. Stelsel pengakuan penghasilan (akrual);

b. Tahun buku;

c. Metode penilaian persediaan;

d. Metode penyusutan dan amortisasi

e. Stelsel Pengakuan Penghasilan dan Biaya.

 

Stelsel Akrual

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yangdipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain.

 

Stelsel Kas

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periodetertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasamisalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama.

Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya. Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur  penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harusdiperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.

2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutandan amortisasi.

3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten). Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Prinsip Taat Azas

Pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.

Prinsip Taat azas dalam pembukuan misalnya dalam penerapan :

1) Penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual),

2) Tahun Buku

3) Metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi,

4) Metode penilaian persediaan dan sebagainya.

Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. Contoh : Wajib Pajak dalam tahun 2002 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straightline method. Dalam tahun 2003 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining balance method.

Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2003 dengan menyebutkan alasan-alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut. Selain itu  perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak, oleh karena itu perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender) kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) enam bulan pertama atau lebih.

Contoh :

a. Pembukuan 1 Juli 2002 sampai dengan 30 Juni 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2002.

b. Pembukuan 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2003.

Rekonsiliasi/ Penyesuaian Fiskal.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan yangmenjadi obyek PPh (tidak final) dengan pengurangan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan pajak (Deductable Expenses) dan Rugi tahun-tahun sebelumnya yang masih dapatdikompensasikan. Rekonsiliasi fiscal dilakukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Hal inikarena adanya perbedaan kententuan dalam Standart Akuntansi Keuangan dan keputusan Manajemen (dasar pembukuan komersial) dengan ketentuan perpajakan.

Perbedaan tersebut antara lain :

1)     Perbedaan dalam Metode Penyusutan. Secara umum, ketentuan pajak hanya mengakuiadanya dua metode penyusutan, metode garis lurus dan metode saldo menurun.

2)     Adanya perbedaan dalam menentukan masa manfaat/ umur ekonomis Aktiva tetap. Dalam ketentuan pajak pengelompokan aktiva tetap telah ditetapkan secara “seragam” berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Tidak menutup kemungkinan kelompok aktivatetap tersebut tidak sama dengan masa manfaat yang sebenarnya/berdasarkan keputusan manajemen.

3)     Perbedaan dalam Metode penghitungan persediaan. Dalam ketentuan pajak hanya diijinkan untuk menghitung persediaan dengan metode rata-rata dan metode FIFO.

4)     Adanya beban/ biaya- biaya yang berdasarkan keputusan manajemen dan standart akuntansi keuangan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan, namun secara fiscal tidak dapat diperhitungkan atau hanya dapat diperhitungkan dengan syarat-syarat tertentu.

5)     Adanya penghasilan yang telah dikenakan PPh tersendiri (PPh Final) dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh  penghasilan tersebut. Dalam akuntansi penghasilan dan biaya tersebut merupakan komponen penghasilan dan biaya yang tidak terpisah dalam laporankeuangan tersendiri.

6)     Adanya Penghasilan yang bukan merupakan Obyek PPh.

 

Kebijakan Pembangunan Nasional

0
Dilakukan pembagunan nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu,
·         Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
·         Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.
Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :
1.      Pelita I
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.
Tujuan Pelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran Pelita I : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Titik Berat Pelita I : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.
2.      Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.
3.      Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan
Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
Pemerataan pembagian pendapatan
Pemerataan kesempatan kerja
Pemerataan kesempatan berusaha
 Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
4.      Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.
5.      Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
6.      Pelita VI
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement“, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. [1]
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : [2]
Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Kebijakan Fiskal
Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah. Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. Banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. Sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. Meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
Contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. Katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. Hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi.
Kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh pemerintah. Kisalnya dengan deficit financing. Defcit financing adalah anggaran dengan menetapkan pengeluaran > penerimaan. Deficit financing dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. Yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat. Sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. Akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri.Tidak hanya Indonesia, tetapi Amerika Serikat juga pernah menerapkan deficit financing dengan mengadakan suatu proyek. Proyek tersebut adalah normalisasi sungan Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project. Proyek ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir. Proyek ini adalah contoh proyek yang menerapkan prinsip padat karya. Dengan adanya proyek ini pengeluaran pemerintah memang bertambah, tetapi pendapatan masyarakat juga naik. Pada akhirnya hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi agar menjadi bergairah.

Pernikahan Siri Menghebohkan si Bupati Garut

0

Pernikahan siri Bupati Garut Aceng Fikri mendominasi pemberitaan media dalam beberapa hari terakhir ini. Yahoo! Indonesia pun menanyakan pada pembaca, menurut Anda, apa tindakan yang patut diberikan pada atau dilakukan oleh Bupati Garut tersebut menanggapi pemberitaan ini?

Hasilnya, 1277 pembaca atau 67% meminta bupati untuk mengundurkan diri, 535 orang atau 28% menyarankan perlunya penyelidikan dan sanksi hukum. Hanya 81 orang atau 4% yang memilih untuk menunggu klarifikasi, dan 1% atau 27 orang yang meminta Bupati Aceng diberi peringatan.

Kasus ini pun bergulir cepat ke media massa nasional. Bahkan kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sudah turun langsung, meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk menangani kasus ini.

Presiden masih menunggu hasil laporan dari Mendagri, namun, dalam rekam jejaknya, SBY termasuk atasan yang mempertimbangkan atau memperhatikan kasus kawin lagi atau kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh bawahannya. Meski begitu, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, “”Presiden tidak mencampuri soal ini, itu ranah privat ya, masyarakat mempunyai persepsi dan penilaian terhadap suatu hal yang berkaitan dengan pimpinan atau pejabat publik.”

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pun sudah meminta klarifikasi dari bawahannya tersebut. Keluarga Aceng Fikri malah merasa bahwa mencuatnya isu pernikahan siri ini lebih karena ada permainan politik menjelang pilkada berikutnya.

Apapun motivasi di belakang mencuatnya kasus ini — benar atau tidaknya dilakukan talak lewat SMS, pernikahan kilat 4 hari– setidaknya ada satu hal yang harus kita soroti dan kita tuntut pertanggungjawabannya dari Aceng Fikri, yaitu pernyataannya yang sangat tak patut, apalagi sebagai seorang pejabat publik. (Baca: Daftar pernyataan kontroversial Bupati Aceng)

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati menyatakan bahwa Aceng bisa dijerat empat UU terpisah, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Perdagangan Manusia, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan pasal kejahatan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Aceng juga mengaku sudah menjadi duda saat menikahi istri mudanya, meski ternyata ia belum cerai.

Aceng Fikri, saat dikonfirmasi, mengatakan sudah menunjuk pengacara untuk mempersiapkan diri menghadapi tuntutan di polisi. “Kalau ini diperpanjang, sama saja dengan memperpanjang penderitaan. Baik dia maupun saya sama-sama nggak enak. Sementara saya takut kalau menuntut balik. Bagaimana bisa pemimpin menang melawan rakyat? Tapi kalau terus-menerus begini, apa boleh buat. Saya juga sudah tunjuk pengacara.”

Menko Setuju Tarif MRT Disubsidi

0

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sepakat agar tarif untuk MRT nantinya disubsidi.

“Saya setuju tarif MRT harus disubsidi. Kalau tidak, rakyat tidak kuat bayarnya,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Hal itu diutarakan terkait tarif MRT yang diperkirakan mencapai Rp30 ribu lebih atau dianggap masih terlalu mahal. “Kalau tiket sampai Rp30-an ribu, mana kuat rakyat bayarnya,” katanya

 

Namun demikian, ia tidak mau memberikan jawaban berapa tarif ideal untuk MRT.

Ia menambahkan bahwa skema subsidi dapat dibicarakan lebih lanjut antara Pemerintah DKI dan Pemerintah Pusat.

“Apakah beban investasi dibebankan kepada pemerintah pusat, atau nanti dalam tarif tiketnya. Sama saja, ujung – ujungnya itu produk subsidi,” katanya.

Ia menilai bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan biaya sehingga dapat memberikan tarif yang lebih murah. Diantaranya menekan investasi.

“Dalam arti betul-betul gunakan yang paling efisien,” katanya.

Namun demikian, dirinya tidak bisa mencampuri urusan teknis terkait hal itu. “Saya tidak ingin ikut campur dalam hal-hal yang teknis. Tapi saya menganggap rakyat tidak kuat kalau dibebani tiket yang terlalu tinggi,” katanya.

Ia menambahkan, proyek MRT tersebut masuk dalam proyek di Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk melakukan konsultasi terkait sumber pembiayaan proyek “mass rapid transit”, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta

 

Menurut Joko Widodo, konsultasi dan permintaan yang dilakukan kepada Menteri Keuangan terkait pengurangan beban biaya atas pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai pihak yang berminat melakukan investasi dalam proyek MRT.

Saat ini beban biaya dari pinjaman tersebut sebesar 42 persen ditanggung oleh pemerintah pusat serta diwujudkan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan 58 persen dari sumber pendanaan tersebut dialokasikan sebagai penerusan pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Beban ini dinilai terlalu berat bagi Pemprov DKI,mengingat nantinya Pemprov DKI akan menyubsidi tarif tiket sehingga dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.

Gubernur DKI mengharapkan beban biaya yang ditanggung Pemerintah Provinsi 30 persen dan pemerinta pusat 70 persen. (ar)

Iran Tahan Pesawat AS di Perairan Teluk

0

Teheran (AFP/ANTARA) – Pengawal Revolusi Iran Selasa mengklaim “menahan” satu pesawat kecil tanpa awak milik Amerika Serikat di perairan Teluk setelah memasuki wilayah udara Iran dalam misi mengumpulkan informasi intelijen.

“Pesawat tanpa awak itu mematroli perairan Teluk Persia untuk melakukan pengintaian dan mengumpulkan informasi intelijen, ditahan segera setelah memasuki wilayah udara Iran,” kata komando angkatan laut satuan dalam satu pernyataan di laman Pengawal Revolusiitu Sephahnews.com.

Pernyataan itu tidak mengatakan secara pasti kapan, di mana atau bagaimana pesawat itu ditahan. Pesawat itu sedang melakukan satu misi “selama beberapa hari terakir ini.”

 

Angkatan Laut Pengawal Revolusi itu, yang bertugas menjaga asset-asset Iran di Teluk, mengatakan pesawat itu adalah ScanEagle buatan Boeing, pesawat pengintai jarak dekat dengan panjang sayap pesawat tiga meter yang biasanya diluncurkan dari kapal-kapal dan dapat terbang sejauh 100 km.

Persis setahun lalu,4 Desember Iran mengklaim telah menahan sebuah pesawat yang jauh lebih besar dan lebih canggih pesawat siluman, RQ-170 Sentinel. Teheran menolak permintaan AS bagi pemulangannya dan mengatakan pihaknya akan mengubahnya menjadi miliknya.

Jaringan-jaringan televisi pemerintah Al-Alam dan Press TV menunjukkan gambar yang mereka katakan pesawat ScanEagle yang mereka tahan.

Pesawat berwarna abu-abu muda itu ditempatkan dalam satu hangar dan tampaknya masih utuh, dengan dua personil Pengawal Revolusi memwriksanya di depan satu poster yang mengatakan daam bahasa Inggris:”Kami akan menginjak-injak AS.

Seorang anggota parlemen yang mmimpin komisi pertahanan parlemen Iran, Esmaeel Kosari, menyatakan kebanggaannya kepada Al-Alam atas penahanan pesawat itu dan memeringatkan akan terjadi “konfrontasi menentukan” jika wilayah udara Iran dilanggar kembali.

“Pesawat itu ditahan dan mendarat dengan selamat dan utuh. Penahanan itu adalah satu sumber kebanggaan bagi angkatan bersenjata kita karena pesawat itu menggunakan teknologi mutakhir,” kata Kosari, mantan komandan Pengawal Revolusi itu.

Iran “memiliki kemampuan dan teknologi untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran seperti itu,” katanya.

Kementerian luar negeri Iran mengatakan pekan lalu AS melanggar wilayah udara Iran delapan kali dalam Oktober, dan memperingatkan atas “reaksi serius” jika pelanggaran seperti itu berlanjut.

Pada 1 November, pesawat-pesawat tempur Iran menembaki satu pesawat tanpa awak AS di Teluk tetapi gagal menjatuhkannya, kata Deplu AS.

Klaim penahanan pesawat terbaru itu menambahkan ketegangan militer antara dua musuh bebuyutan di Teluk itu.

Iran menjadi sasaran pengintaian AS terutama menyangkut program-program nuklirnya.

Iran mengatakan pesawat ScanEagle itu sedang dalam misi pengintaian dekat Bushehr, yang menjadi tempat fasilitas tenaga nuklirnya,serta terminal minyak utama di pulau Kharg. (ar)

Save KPK, save Polri, save Indonesia!

0

Badai kencang masih menghantam KPK. Setelah hampir surut dengan pemberitaan akan ada wacana revisi undang-undang KPK,kali ini markas besar KPK didatangi sejumlah anggota kepolisian yang katanya akan melakukan penangkapan terhadap Kompol Novel Baswedan, seorang penyidik di KPK.

Ia disebut terlibat dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang tahanan pada 2004 semasa bertugas di wilayah hukum Polda Bengkulu. Reaksi masyarakat tak tertahan lagi.Tanpa dikomandoi, berbagai elemen memberikan pernyataan sikap di depan Gedung KPK dan tegas menolak sikap kepolisian yang sepertinya memiliki agenda lain terkait kasus simulator SIM yang tengah ditangani KPK.

Sikap masyarakat tidaklah untuk mencoreng wajah Polri atau berlaku berat sebelah untuk menyudutkan Polri,namun gerakan spontanitas itu sebuah bentuk kegerahan atas maraknya upaya “kriminalisasi” terhadap KPK. Sikap Polri dibaca oleh masyarakat sebagai bentuk arogansi lembaga penegak hukum yang masih belum mampu secara ksatria menerima proses hukum yang harus dijalani seorang jenderal di jajaran institusinya.

Dipastikan tidak ada keuntungan apa pun bagi Polri untuk tetap bersikukuh menjalankan sikap ”pasang badan”semacam ini. Kita akan selalu berdiri di garda terdepan bersama Polri jika saja sikap tegas semacam ini juga diberlakukan terhadap sejumlah kasus yang diindikasikan melibatkan sejumlah anggota perwira kepolisian. Terobosan dengan melakukan bersih-bersih audit harta kekayaan yang dimulai dari pucuk pimpinan Polri pasti akan memberikan efek yang luar biasa terhadap keyakinan masyarakat bahwa Polri telah ”memantaskan diri” sebagai penegak hukum yang bersih dari praktik korup. Bagaimana mungkin menjadi bersih sebuah lantai jika sapu yang digunakan adalah sapu yang kotor?

Dilemahkan Secara Sistemik

Kasus ini terjadi di tengah polemik mengenai rencana revisi terhadap keberadaan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 semakin kencang dihembuskan oleh wakil rakyat. Entah disadari apa tidak oleh mereka bahwa tindakan tersebut sangat berpotensi besar melemahkan kedudukan KPK.Beberapa kewenangan utama KPK menjadi fokus revisi terutama terkait masalah penuntutan dan penyadapan.

Jika saja jeli membaca sepak terjang KPK,dua hal ini sesungguhnya senjata pamungkas yang KPK miliki saat kinerja aparat penegak hukum lain sedang mengalami stagnasi luar biasa.Kasus yang akhirnya menyeret Angelina Sondakh adalah satu bukti kerja penyadapan yang dilakukan KPK berhasil.Jauh sebelumnya konspirasi tingkat tinggi yang dilakukan Anggodo bahkan berhasil membuktikan kepada publik bahwa beking penguasa hitam masih dianut dalam praktik.

Mirisnya, hal itu dilakukan aparat penegak hukum. Pelan tapi pasti KPK selalu dibuat repot sehingga akhirnya kita melihat bersama hal tersebut sungguh membuat terganggunya kinerja KPK. Penarikan 20 penyidik kepolisian saat ramainya kasus simulator SIM coba diredam dengan sebuah alasan masa tugas para penyidik tersebut telah habis. Sesungguhnya hal ini dipahami cukup membuat jalannya pemberantasan korupsi tersendat khususnya terhadap kasus yang ditangani para penyidik tersebut.

Akhirnya lontaran wacana dari Abraham Samad agar KPK segera memiliki penyidik independen memang terbukti patut diperhitungkan. Selama independensi itu hanya sebuah ilusi, selama itu pula KPK akan selalu terjerat di dalam jebakan yang dibuat pihak-pihak yang sudah tentu berseberangan dengan posisi KPK saat ini.

Dalam hukum pidana dikenal ada asas lex certa dan lex scripta di mana kedua hal tersebut mengajarkan kepada ahli hukum untuk dapat melihat penyelesaian hukum melalui pendekatan hukum pidana dengan jelas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Urgensi pembaharuan terhadap undang-undang KPK sekiranya belumlah diperlukan untuk saat ini karena masih banyak kerja besar lain yang masih belum tuntas. Sejumlah megaskandal korupsi masih belum tersentuh, mengapa harus meributkan hal yang sebenarnya tidak pernah dipersoalkan sebagian besar rakyat negeri ini.

Janganlah mengatasnamakan rakyat jika saja yang sebenarnya diusung adalah nafsu pribadi dan tujuan tertentu yang memberi keuntungan sepihak bagi pengerat uang rakyat. Rasanya perlu menyuarakan serta mempertegas argumen bahwa KPK bukanlah lembaga tandingan aparat penegak hukum lain. Jadi tidak perlu ada sentimen yang mengarah kepada nuansa antagonis yang kontraproduktif tentu terhadap kerja pemberantasan korupsi.

Jika KPK salah, alangkah baiknya dikoreksi dengan bangunan yang konstruktif, tanpa perlu dibuat seakan- akan lembaga tersebut telah kehilangan spirit ”santo” terhadap korupsi serta embelembel menabrak peraturan ataupun overlapping kewenangan. Coba segarkan kembali pikiran mereka orangorang yang begitu getol menghantam KPK baik dengan cap ”hanya” sebuah lembaga ad hoc , yang dengan demikian dianggap sebagai lembaga penegak hukum ”kelas dua”, mungkin saja mereka yang mengatakan hal tersebut dahulunya adalah orang-orang yang aktif menyuarakan dan memperjuangkan pembentukan KPK.

Aksi diam dan lambat respons dari Presiden sangat memprihatinkan kita semua. Karena selayaknya pemimpin, Presiden sangat patut membuat sebuah garis demarkasi yang jelas tentang sikapnya terhadap polemik ini agar tidak semakin berlarut-larut. Apalagi atas nama UUD 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, Presiden diberikan kekuasaan penuh menjalankan amanat tersebut. Jika tidak, pengingkaran terhadap amanat tersebut telah terjadi dalam hal ini.

Penolakan terhadap segala bentuk usaha ”pembonsaian” KPK oleh siapa pun harus terus dilawan. Jangan takut untuk mengatakan bahwa kita semua adalah ”Cicak” (Cinta Indonesia Cinta Antikorupsi).Jelas bahwa KPK tidak boleh mati karena KPK masih dibutuhkan setidaknya untuk melawan pengerdilan semangat pemberantasan korupsi baik jika ditemukan di semua level penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Ke depan tentu KPK sebagai institusi harus lebih berhatihati dan memahami bahwa kerja pemberantasan korupsi akan terus menuai ujian dari berbagai pihak. Namun, kerja ini harus terus ditunaikan. Masyarakat tidak boleh tinggal diam melihat hal yang perlu diluruskan. Kita tentu terus mendorong harmonisasi dalam supervisi yang dijalankan masing-masing institusi penegak hukum karena akan sangat sulit untuk dapat membuat negeri ini terbebas dari korupsi jika KPK tidak pernah dicintai sepenuh hati.

HERY FIRMANSYAH SH, MHUM, MPA
Dosen Pidana Fakultas Hukum UGM Yogyakarta